Kabar gembira bagi penggemar penyanyi Iwan Fals, Oi. Pasalnya, dalam waktu dekat ini, penyanyi 55 tahun itu akan menggarap album baru. Berbeda dengan album-album Iwan sebelumnya, album terbarunya ini didedikasikan untuk istri tercinta, Rossana atau yang lebih dikenal Yoss.

Penyanyi yang akrab disapa Bang Iwan itu mengaku sengaja membuatkan album baru ini lantaran sang istri 'ngiri'. Menurut penyanyi berusia 55 tahun itu, Yoss cemburu kepada anak-anaknya yang sudah dibuatkan karya lagu oleh Iwan.

"Dia bilang masa Raya, Galang, Cikal dibuatkan lagu. Masa aku nggak," kata Iwan Fals saat ditemui di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta Utara, Minggu (4/9).

Sayangnya, Bang Iwan tak menjelaskan secara rinci tentang albumnya tersebut. Namun, pelantun lagu Nona itu sudah mulai mengerjakan beberapa lagu untuk dimasukkan di album barunya itu.

"Udah mulai kerja, ada 15 lagu. Ini apresiasi saya terhadap istri lah, dia sangat tau saya," papar pria bernama asli Virgiawan Listanto tersebut.

Walau didedikasikan untuk sang istri, Iwan mengungkapkan jika istrinya itu tak terlibat di album barunya ini. Bang Iwan menilai, Rosana begitu sibuk mengurus Oi. "Iya, dia nggak (Terlibat) lah, dia juga sibuk ngurusin Oi," tutupnya.

Terhitung mulai 12 Januari 2014 silam, pemerintah melarang ekspor tambang mentah atau konsentrat oleh perusahaan tambang dalam negeri, termasuk PT Freeport Indonesia. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

"Sejak 12 Januari 2014 jam 00:00 WIB ini tidak lagi dibenarkan bahan mentah kita ekspor dalam arti harus lakukan pengolahan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dalam keterangan pers di kediaman pribadi Presiden SBY di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor pada Minggu (12/1/2014) silam.

Meski demikian, implementasi UU tak berjalan mulus. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan perusahaan pertambangan membangun pabrik pengolahan, masih belum sepenuhnya dipatuhi. Masih banyak perusahaan tambang yang enggan membangun pabrik pemurnian dan pengolahan mineral atau smelter.

Padahal, pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun smelter pada 2014 sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa kala itu menebar ancaman. Dia mengatakan, apabila perusahaan-perusahaan tambang tidak membangun smelter, maka pemerintah akan memaksa perusahaan tambang untuk berhenti produksi.

"Yang tidak bikin smelter silakan tutup saja produksinya," ujar dia yang di temui di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Rabu (31/7/2013).

Dia menegaskan, pembangunan smelter bisa dikaitkan dengan amanat UUD 1945 pasal 33 yang harus dipatuhi oleh Pemerintah untuk kemakmuran masyarakat. Selain itu, menjual bahan mentah adalah bentuk tidak bersyukurnya manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Pada akhirnya kita harus berpikir menjual bahan mentah sesungguhnya tak mensyukuri nikmat Allah SWT. Karena itu kita tak mau olah kekayaan alam bukan sekedar menguasai, tetapi untuk kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi fundamental," pungkas dia.

Tak berjalan lama, pemerintah kalah dan memberi kelonggaran izin ekspor tambang mentah atau konsentrat.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan dan Batubara (Minerba) dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 20 tahun 2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Pengolahan dan Pemurnian.

Poin penting dalam revisi aturan tersebut adalah ketentuan mineral olahan dalam bentuk konsentrat dan pemurnian yang diizinkan untuk diekspor setelah 12 Januari 2014. Produk konsentrat merupakan salah satu hal yang selama ini dipermasalahkan dua perusahaan besar, yakni Freeport dan Newmont. Sedangkan revisi Permen ESDM 20/2013 akan memuat batasan kandungan minimum konsentrat dan pemurnian.

Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Sukhyar kala itu mengatakan, konsentrat masih boleh diekspor hingga 2017 dengan pertimbangan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) telah selesai dibangun selama tiga tahun.

"Semua produk yang diekspor harus sudah dimurnikan setelah 2017. Ini akan diatur dalam PP," kata Sukhyar.

Pertimbangan konsentrat masih boleh diekspor lantaran dalam UU Minerba tidak dijelaskan batasan waktu pengolahan dan pemurnian mineral bagi para pemegang IUP. Hal itu berbeda dengan pemegang KK yang secara tegas dinyatakan dalam UU paling lambat lima tahun setelah diundangkan.

Revisi aturan ini juga dilakukan karena pemerintah tak ingin ada pemecatan atau PHK massal di perusahaan tambang. Banyak perusahaan belum membangun smelter dan tidak siap menjalankan UU No 4 Tahun 2009 ini.

"Pemerintah akan upayakan tidak terjadi PHK," kata Menteri Perindustrian, MS Hidayat kala itu.

Meski telah diberi kelonggaran ekspor konsentrat, PT Freeport Indonesia kini membohongi pemerintah.

PT Freeport Indonesia telah memilih membangun pabrik pemurnian mineral atau smelter di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Freeport disebut menyewa lahan atau bekerja sama dengan PT Petrokimia Gresik. Namun, kelanjutan pembangunan smelter tersebut dipertanyakan, karena Petrokimia Gresik menyangkal adanya kerja sama melalui penyewaan lahan.

Anggota Komisi VII DPR RI, Eni Maulana Saragih mempertanyakan komitmen Freeport membangun smelter. Sebab, saat reses beberapa waktu yang lalu, dia telah mengonfirmasi kepada salah satu direksi Petrokimia bahwa tidak ada kerja sama dalam rencana pembangunan smelter tersebut.

"Pada kenyataannya pada waktu saya reses dan ketemu salah satu direksi Petrokimia MoU itu sudah tidak diperpanjang. Alasannya apa? Freeport memberikan alasan karena tidak ada jaminan kepastian perpanjangan izin (ekspor konsentrat) setelah 2021. Jadi artinya Freeport belum memperbarui kerjasamanya dengan Petrokimia," ujarnya saat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9).

Dia juga mempertanyakan alasan pemerintah memberi perpanjangan izin ekspor konsentrat kepada Freeport. Padahal, Freeport tidak pernah memberikan laporan pembangunan smelter yang merupakan salah satu syarat untuk perpanjangan izin ekspor konsentrat.

"Tapi sampai saat ini saya tanya kepala daerahnya masih enggak jelas semua. Makanya kami dari komisi VII pada rapat internal kemarin agar ada kunker (kunjungan kerja) spesifik untuk langsung meninjau lokasi di Petrokimia untuk komisi VII menanya kan langsung ke Petrokimia. Mungkin setelah tanggal 16 (Agustus). Jadwalnya nanti ditentukan untuk ke lokasi di mana Freeport janji bangun smelter di sana," jelasnya.

Eni menyalahkan pemerintah yang memberi izin perpanjangan ekspor konsentrat kepada Freeport yang tidak pernah memberi wujud progres pembangunan smelter di Gresik.

"Enggak ada pembangunan. Kita memang ingin kalau Freeport bilangnya pembangunan sudah 30 persen. Kan tau semua. Tapi kita akan tanya langsung di lapangan. Kalau perjanjian atau MoU tidak diperbaharui di salah tempat yang memang sudah dijanjikan, gimana dengan yang lain? Padahal izin ekspor sudah diperbaharui lagi. Ini kan harusnya berjalan. Kalau UU Minerba belum direvisi, itu kan (pemerintah) melanggar," pungkasnya.

Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan membenarkan Freeport bohongi pemerintah Jokowi-JK.

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Luhut Binsar Panjaitan mengamini jika Freeport berbohong soal kerja sama tersebut. Sebab, saat ini rencana Freeport untuk membangun smelter masih ada di tahap administrasi dan belum sampai kepada nota kesepahaman.

"Pembangunannya baru 14 persen, fisik belum ada, dan itu masih administratif," kata Luhut di ruang rapat komisi VII DPR, Jakarta, Kamis (1/9).

Luhut sendiri mengaku tidak setuju dengan perpanjangan izin konsentrat PT Freeport Indonesia. Alasannya, langkah tersebut dinilai telah melanggar UU Nomor 4 Tahun 2009 yang mewajibkan perusahaan tambang melakukan hilirisasi produknya di dalam negeri sebagai salah satu syarat untuk izin perpanjangan ekspor.

"Saya paling tidak setuju, kita melanggar UU Minerba 2009 tadi, ya mindset selama ini Freeport, selalu berhasil menekan pemerintah. Sekarang ini pemerintah tidak bisa ditekan," tegasnya.

Untuk itu, pihaknya akan melakukan revisi pada beleid tersebut guna memberi jaminan keadilan pada seluruh perusahaan tambang. "Kita lagi cari solusi yang paling enak, salah satu adalah revisi UU Minerba yang berlaku adil tidak hanya bagi Freeport dan juga untuk pembangunan lainnya."

Pemberian rekomendasi perpanjangan izin ekspor Freeport baru-baru ini menuai masalah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah memberi rekomendasi perpanjangan izin ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia yang habis pada 8 Agustus lalu hingga Januari 2017 mendatang. Keputusan perpanjangan tersebut dipertanyakan karena pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral atau smelter Freeport mandek.

Tidak hanya itu, izin perpanjangan tersebut juga dipertanyakan siapa yang melakukannya.

Di depan anggota komisi VII DPR RI, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan kronologi dari perpanjangan izin tersebut.

"Bahwa ini memang diberikan (rekomendasi) oleh Pak Candra (Arcandra Tahar). Tapi, apa yang ditandatangani Pak Bambang (Dirjen Minerba ESDM) mengenai perpanjangan ekspor konsentrat Freeport, itu sudah mengacu ke Permen yang dikeluarkan oleh Pak Sudirman Said pada Januari 2015," kata Luhut di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (1/9).

Luhut kembali menegaskan bahwa perpanjangan izin ekspor konsentrat yang sudah ditandatangani oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Bambang Gatot telah sesuai ketentuan. Saat Bambang melakukan konfirmasi, Arcandra Tahar tidak bisa menolak karena sudah mengacu pada Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2016 yang dibuat Sudirman Said.

"Pak Candra bilang, karena itu sudah menjadi ketentuan atau komitmen dari Menteri sebelumnya supaya dilaksanakan. Itulah sebetulnya ditandatangani oleh Pak Bambang," tuturnya.

Luhut tak ingin DPR terus memperdebatkan soal siapa yang memberi izin perpanjangan ekspor. Namun, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah mengevaluasi keputusan yang sudah di evaluasi tersebut.

"Saya juga paham proses pengambilan keputusan itu. Dan menurut saya, apa yang dilakukan pak Candra itu benar karena dia menghormati keputusan yang telah ditetapkan (Sudirman Said)," katanya.

Kemudian, DPR menyebut PT Freeport Indonesia sudah seperti presiden di Indonesia.

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mercy Christie, menyindir langkah pemerintah yang memberi izin perpanjangan ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia yang habis pada 8 Agustus lalu dan di perpanjang hingga Januari 2017. Menurutnya, sikap tersebut menunjukkan bahwa Freeport adalah presiden Indonesia yang mendapat keistimewaan.

"Terhadap surat yang dikeluarkan untuk relaksasi konsentrat, memang ada perasaan ketidakadilan terhadap perusahaan yang lain. Dan ini buat kami dia (Freeport) jadi presiden, karena belum ketahuan dasar hukumnya tapi surat ini sudah keluar. Bertentangan sekali dengan UU Minerba Nomor 4 tahun 2009," ujarnya diruang rapat komisi VII, Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/9).

Dia meminta agar pemerintah segera mencari solusi dari kelalaian tersebut. Politisi PDI-P itu tidak ingin pemerintah berat sebelah terhadap perusahaan tambang atas dasar kepentingan apapun.

"Artinya kita tidak bicara opini atau mengawang-awang. Ini betul-betul aturan main. Jadi saya pikir ini harus kita cari solusinya sehingga tidak menimbulkan konflik terhadap legal standing yang kita punya sendiri," tuturnya.

"Di satu sisi karena kepentingan perusahaan besar dan lain ataupun ada kepentingan negara karena revenue yang harus masuk. Tetapi dari sisi lain kita mengabaikan punya legal standing yang terkait dengan UU Minerba. Saya kira ini yang memang harus kita hargai aturan main dan UU itu sendiri," tandasnya.

Sudah beberapa tahun ke belakang ini Shanty 'hilang' dari dunia hiburan. Ya, sejak menikah dengan Sebastian Paredes, penyanyi yang dikenal memiliki aksi enerjik di atas panggung ini memutuskan untuk vakum menyanyi, lalu meninggalkan Indonesia untuk tinggal di Hong Kong.

Nah, baru-baru ini Shanty membuat sebuah comeback ke dunia tarik suara lewat sebuah rilisan single bertajuk Bukan Adam Hawa. Untuk menunjang karirnya, akankah wanita berusia 37 tahun ini pulang kampung dan tinggal di Indonesia lagi?

"Sebenarnya komitmen. Dari awal saya mau temenin suami sampai masa tugasnya berakhir. Kenapa saya mau nyicil single dari sekarang? Karena ada wacana dari suami bahwa kami akan pindah lagi ke Indonesia. Cuma waktunya kapan, nggak tahu. Tapi dengan restu suami, saya nyicil, ada something untuk pulang. Bener juga, mungkin pas balik ke sini baru saya berani bikin album," ujar Shanty ketika ditemui di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Selasa (30/8).

Setelah merilis Bukan Adam Hawa, Shanty mengaku dapat banyak sekali inspirasi lagu baru. Sayangnya, wanita berkulit eksotis ini enggan terlalu gegabah untuk buru-buru merilis album. Ia ingin menjalani semuanya secara perlahan namun hasilnya memuaskan.

"Saya sebenarnya diam-diam sudah memikirkan beberapa lagu, cuma kalau album kan harus sewarna ya, kita harus review ulang. Saya belum berani ngomongin album karena terlalu banyak komitmen untuk album, waktu, energi, belum lagi ngejar songwriter. Karena saya bisanya co-writer, saya nggak bisa nulis sendiri, saya harus ada pasangannya, nih sebelahnya yang main chord dan saya bisa cari nada. Tapi kalau sendiri belum bisa," pungkasnya.

Pasukan khusus Kepolisian Bangaldesh menembak mati Tamim Chowdhury, dalang penyerangan kafe di Ibu Kota Dhaka bulan lalu. Tamin ditembak di Kota Narayanganj, setelah keberadaannya terlacak oleh aparat. Dua rekan Tamin turut ditembak karena menyerang balik polisi.

Tamim adalah pemimpin Jamaah Mujahidin Bangladesh (JMB), organisasi teror berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Syam (ISIS). "Dia tertembak setelah kami menggelar operasi selama satu jam. Tamin dan rekan-rekannya tidak bersedia menyerah," kata Shahidul Hoque, Kepala Polisi Bangladesh seperti dilansir the Telegraph, Minggu (28/8).

Berdasarkan laporan kepolisian, Tamin dan dua militan lainnya menembaki polisi dari persembunyian mereka. Selain itu, mereka melemparkan empat granat ke arah petugas, hanya sebagian yang meledak.

Tamin adalah militan Bangladesh yang lahir dan besar di Kanada. Dia kembali ke negara orang tuanya tiga tahun lalu, membangun jaringan teroris. Sejak awal Agustus, polisi Bangaldesh menawarkan hadian senilai USD 25 ribu untuk orang yang bisa memberi informasi terkait keberadaan Tamin.

Selain menyerang kafe penuh warga asing lalu menggorok sandera asal Italia dan Jepang, organisasi pimpinan Tamin menyerang salat Idul Fitri di Sholakia enam hari setelahnya. Empat orang tewas akibat tembakan dan ledakan bom di tengah ibadah itu.

Sementara penyanderaan kafe di kawasan elit Dhaka menewaskan 18 orang asing, dua polisi, dan nyaris seluruh pelaku penyerangan.

JMB diduga terlibat serangkaian aksi teror di Bangladesh selama dua tahun terakhir. Sebelum melakukan penyerangan kafe, di negara mayoritas muslim itu sering terjadi pembunuhan tokoh agama minoritas dan blogger liberal. Pemerintah Bangladesh awalnya tidak mengakui di negaranya bercokol gerakan teroris terkait ISIS.

Operasi penyergapan Tamin terjadi persis dua hari sebelum Menlu Amerika Serikat, John Kerry, berkunjung ke Dhaka. Pejabat penting AS itu akan membicarakan kerja sama penanganan terorisme dengan pemerintah Bangladesh.

Di tengah ramainya isu perselingkuhan Raffi Ahmad dan Ayu Ting Ting, dengan bebas program komedi Pesbukers menjadikan mereka bahan bercandaan. Namun di antara puluhan aduan masyarakat yang sampai di Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, ternyata belum ada yang menyoroti hal tersebut.

"Nggak ada laporan masuk terkait perselingkuhan," aku Hardly Stefano selaku koordinator bidang pengawasan isi siaran saat dihubungi, Kamis sore (25/8).

Kalaupun ada, mereka mengaku tak bisa campur tangan dikarenakan sudah berada di luar jalur. Hal itu sudah masuk ranah privasi yang terjadi di belakang layar kaca.

"Kalaupun ada tidak mungkin kami proses karena kami tidak mengurusi perselingkuhan atau keadaan di belakang layar. Yang kami urusi adalah ketika tampil di televisi, sesuai nggak dengan aturan yang berlaku. Kalau selingkuh di luar kendali kami," imbuhnya.

Namun jika nantinya ada pihak yang merasa dirugikan dengan candaan itu dan pilih mengadukan, KPI siap mengadakan mediasi antara pelapor dengan pemilik acara. "Kalau ada yang merasa terganggu misal pihak keluarga (yang dibicarakan) mengadu, bisa saja kita tindak sehingga ada mediasi antara KPI dan pihak penyelenggara," tuntasnya.

KPI hanya meminta program yang diramaikan artis ternama Indonesia itu bisa berbenah. Salah satu cara dengan menjaga bahan candaan sesuai sasaran penonton. Andai apa yang dipertontonkan untuk sekuen dewasa, alangkah baiknya ditayangkan malam hari.

Mantan Wakil Presiden RI Boediono menilai saat ini Indonesia memiliki dua tantangan yang besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Keduanya antara lain soal ketidakpastian politik serta keamanan global dan perkembangan teknologi yang belum maju.

Apabila kedua tantangan tersebut tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan gejolak.

"Lingkungan yang tidak pasti dan waktu ke waktu akan timbul letupan. Karena sudah era globalisasi letupan pojok, sudut, dampaknya ada pada kita. Interkoneksi negara ekonomi begitu berat kita harus waspada," ujar Boediono di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (22/8).

Boediono menyadari, perkembangan teknologi akan mengganggu sistem yang lama atau tradisional termasuk sistem pembayaran (payment) dan penyelesaian (settlement). Namun, dia menyakini BI memiliki kendali untuk mengontrol perkembangan teknologi tersebut.

"Bank sentral mempunyai kendali bank-bank ini memiliki cara dengan tradisional tapi ini akan berubah cepat. Siap-siap saja. Karena payment tidak lagi satu tapi multiple yang berjalan sama-sama karena kemajuan akan membawa komplikasi dalam melaksanakan kebijakan moneter harus disiapkan. Riil sektor harus siap juga," tandasnya.

Kedua tantangan tersebut untuk mengantisipasi terulangnya krisis keuangan, BI pun diminta harus berada di garis paling depan sebagai pengambilan kebijakan. Berkaca pada krisis 1997-1998, BI mesti memberikan respon paling awal dan mengantisipasi adanya dampak berkelanjutan.

"Kalau ini salah, dampak panjang dan koreksi panjang yang terjadi 1997-1998 first respon kurang pas. Dua bulan berlalu keadaan makin buruk," pungkasnya.

Pelatih Southampton, Claude Puel mengungkapkan targetnya untuk bisa mencuri setidaknya satu poin saat melawat ke markas Manchester United, Old Trafford akhir pekan ini.

Di pekan pertama, Soton hanya mampu bermain imbang 1-1 saat melawan Watford di kandang sendiri. Karena itu, Puel pun mengungkapkan keinginannya untuk bisa mencari poin pengganti saat melawan Setan Merah.

Nah, demi mewujudkan target itu, Soton sendiri dikatakan Puel telah mempersiapkan diri dengan baik selama sesi latihan sepekan ini.

"Kami telah siap dengan sesi latihan yang bagus untuk pertandingan ini," ujarnya.

"Ini baru pertandingan kedua musim ini dan ini akan menarik untuk melihat tim saya melawan tim yang sangat bagus dengan para pemain hebat," sambungnya.

"Saya pikir kami bisa membuat sebuah pertandingan yang bagus dan mungkin bisa mencuri satu atau tiga poin," tandasnya.